HEADLINE: Sampah Plastik Indonesia Juara 2 Dunia, Bagaimana Mengatasinya? - Liputan6.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti betul-betul geram dengan kabar tewasnya seekor paus sperma di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang diduga akibat menelan sampah plastik. Padahal, sejumlah kampanye penggunaan material berbahan plastik sudah dia mulai.

Misalnya, Susi telah memberlakukan aturan tegas di kantornya soal penggunaan benda-benda yang terbuat dari plastik. Bahkan, ia telah menerapkan denda sebesar Rp 500 ribu bagi semua pegawainya yang membawa air mineral dalam botol plastik.

"Di KKP sudah ada (sanksi), bawa mineral water ke KKP denda Rp 500 ribu," ujar Susi di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu 25 November 2018.

Menurut Susi, hal tersebut merupakan contoh sederhana guna mengurangi sampah plastik dalan jumlah yang signifikan. Apalagi Indonesia memproduksi sampah plastik sebanyak 175 ribu ton setiap harinya.

"Tahun 2030 kalau tidak dikurangi, sampah akan lebih banyak daripada ikan di laut kita. Mau kita makan sampah? Karena itu, sudah ada rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut. Sebagai pribadi, sebagai menteri, kita semua, harus buat ini sebagai program nasional," ujar Susi.

Pemerintah memang sudah menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur pembatasan sampah plastik ini. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Nasional yang kemudian diturunkan menjadi Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada).

"Jadi, sekarang ini hampir semua daerah sudah memiliki Jakstrada dalam pengolaan sampah. Regulasi lain, juga sudah ada Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang berisi tentang rencana aksi pengurangan sampah plastik laut," jelas Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga berusaha mengelola sampah mulai dari hulu sampai hilir. Di bagian hulu, produsen diajak bicara tentang keamanan produknya, sementara di hilir atau konsumen, pemerintah mendorong untuk memilih produk yang ramah lingkungan.

"Kita mulai membangun gerakan gaya hidup yang ramah lingkungan. Bawa kantong belanja sendiri, membawa tumbler sendiri, tidak memakai sedotan plastik, atau mengurangi penggunaan styrofoam," ujar Novrizal.

Langkah tersebut sepaham dengan harapan yang digaungkan oleh Greenpeace Indonesia, bahwa untuk mencegah Indonesai menjadi ladang sampah plastik adalah menyasar langsung ke hilir dan hulu.

"Solusi utama untuk mengurangi invasi sampah plastik di lingkungan, termasuk lautan adalah dengan mengurangi produksi dan penggunaan plastik sekali pakai secara signifikan. Inisiatif pihak swasta seperti perusahaan produsen barang kebutuhan sehari-hari (fast moving consumer goods) harus lebih dari sekadar melakukan daur ulang," tegas Juru Kampanye Urban Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu membuat regulasi yang fokus pada pengurangan (reduksi) sampah plastik dan menunjangnya dengan meningkatkan kualitas sistem pengelolaan sampah secara nasional.

"Terakhir, masyarakat juga harus lebih sadar akan permasalahan dan ancaman yang nyata ini. Bila tidak bertindak sesegera mungkin, akan semakin banyak kehidupan satwa yang terancam oleh keberadaan sampah plastik," pungkas Atha.

Tak hanya di dalam negeri, kampanye yang sama juga digaungkan di tingkat dunia. Atas prakarsa Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Indonesia bersama Swiss, Norwegia, Prancis, Inggris, Uruguay dan Kolombia, menyuarakan perlunya aksi global mengurangi limbah plastik, terutama di ekosistem laut.

Hal itu diwujudkan dengan menyelenggarakan High-Level Event on Marine Plastic Litter and Microplastics di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss pada 4 September 2018 lalu. Dalam diskusi dipaparkan cara meningkatkan kesadaran global tentang perlunya tindakan kolektif dalam mengatasi sampah plastik laut.

"Indonesia secara konsisten mendukung pembahasan isu sampah plastik di laut pada berbagai forum global. Dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, laut dan sumber daya hayati serta non-hayati di dalamnya adalah kekayaan penting bangsa Indonesia yang harus terus kita jaga," ujar Hasan Kleib, Wakil Tetap RI di Jenewa, seperti dikutip dari laman Kemenlu RI.

Indonesia menyadari, upaya mengatasi sampah plastik di laut memerlukan kerja sama global. Semua negara perlu berbagi pengalaman, transfer teknologi, serta koordinasi lintas batas.

Indonesia sendiri telah memiliki kerja sama dengan Norwegia dalam mengatasi sampah plastik laut di Teluk Jakarta. Dengan dibawanya isu sampah plastik ini pada level global, diharapkan bentuk kerja sama pengurangan sampah plastik menjadi semakin masif, efektif dan sistematis.

Let's block ads! (Why?)

Baca Lagi dah di situ https://www.liputan6.com/news/read/3772521/headline-sampah-plastik-indonesia-juara-2-dunia-bagaimana-mengatasinya

Bagikan Berita Ini