Bank Sampah Berjalan Tak Optimal

CIANJUR, (PR).- Pengelolaan lingkungan melalui Bank Sampah di Cianjur dinilai belum optimal. Berbagai kendala seperti SDM, pengetahuan, hingga sarana prasarana terus menghambat proses pengolahan sampah melalui bank sampah.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cianjur, hingga saat ini terdapat 10 bank sampah yang tersebar di Cianjur. Menurut Kepala Dinas LH, Yoni Raleda kesepuluhnya masih dalam hitungan sudah berjalan optimal, baru merintis, hingga baru membentuk bank sampah.

"Belum sepenuhnya beroperasi, karena yang mengelola adalah kelompok sumberdaya masyarakat. Dan mereka, masih cenderung berpikir mengenai pendapatan saat mengelola bank sampah," kata Yoni, Selasa, 8 Mei 2018.

Ia tidak menampik, pengelola bank sampah masih berorientasi pada uang atau penghasilan selama mengoperasikan sistem pengelolaan sampah itu. Maka dari itu, masih dibutuhkan pembinaan lebih lanjut untuk mulai memupuk kesadaran dan keikhlasan dalam mengelola bank sampah.

Pasalnya, adanya bank sampah yang bertujuan meminimalkan masuknya pasokan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), berguna juga untuk masyarakat. Apalagi, sekitar 134 ton sampah dihasilkan masyarakat per hari. Sayangnya, kesadaran itu diakui memang masih sulit didapatkan.

Maka dari itu besar harapan, agar komitmen dan tujuan masyarakat terfokus sehingga bank sampah dapat berjalan sesuai kebutuhan. Bukan tanpa alasan, karena hingga saat ini pengelolaan pun belum bersifat tetap dan konsisten dipegang oleh pihak yang sama.

"Makanya, kami perlu lakukan sesuatu agar operasional lebih maksimal. Kalau memang bisa memberikan dampak ekonomi, tentu itu harus berupa hasil perputaran sampah yang dioptimalkan," ucapnya.

Saat ini, DLH berupaya untuk meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan bank sampah. Yoni mengatakan, dinas terus mencari dan bekerja sama dengan penampung yang dapat memberikan harga pasti untuk setiap barang.

Hal itu, menjadi upaya yang diusahakan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepercayaan untuk menghasilkan kualitas produk olahan. Dengan demikian, Yoni berharap kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengolahan sampah semakin bertambah.

"Karena bisa dibilang, setelah ada bank sampah kondisi TPA kita lumayan. Sudah mulai berkurang sedikit-sedikit, apalagi kalau seluruhnya bisa optimal mungkin bisa jauh lebih baik hasilnya," kata dia.

Butuh fasilitas bangunan

Lebih lanjut dikatakan, DLH juga mengharapkan upaya itu dapat diperhatikan pula oleh pemerintah pusat. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Yoni menginginkan adanya bantuan terutama terkait fasilitas bangunan.

"Pengelola butuh bangunan yang selama ini hanya menggunakan tempat seadanya. Padahal, perlu lokasi untuk menyimpan dan memilah sampah. Itu kendala saat memulai, makanya perlu dibantu sejak awal," ucap Yoni.

Sementara itu, Kasubdit Sarana dan Prasarana KLHK Agus Saefudin mengatakan, diperlukan komitmen bersama untuk mendirikan, mengelola, dan mempertahankan keberadaan bank sampah.

"Sistem Tripartit sangat dibutuhkan dalam prosesnya. Persoalan sampah itu adalah tanggung jawab masyarakat, pemerintah, komunitas, hingga DPRD," kata Agus disela kegiatan Seminar Pengelolaan Sampah bersama KLHK.

Koordinasi seluruh pihak, dinilai dapat berdampak positif ke depannya. Soalnya, terdapat aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu.

Apalagi, Undang-undang Nomor 18/2008 menyebutkan, jika pemerintah harus mendukung sepenuhnya upaya pengelolaan bank sampah.

"Karena pada intinya, seluruh wilayah membutuhkan pengelolaan itu. Pemerintah pusat juga akan terus membantu, meningkatkan keberadaan bank sampah secara teratur," kata dia.

Menurut dia, KLHK berusaha meningkatkan optimalisasi pengelolaan di tingkat daerah melalui bank sampah induk. Hal itu dilakukan untuk terus menjamin pertumbuhan sampah dan nilai ekonomi di dalamnya.***

Let's block ads! (Why?)