Pemerintah Indonesia telah menghentikan impor scrap kertas dan plastik yang bercampur sampah plastik. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik, pemerintah didesak untuk memaksimalkan pengolahan sampah domestik.
Gagasan itu dicetuskan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Desa ini menjadi sentra pengolahan sampah plastik impor dari pabrik kertas di sekitarnya. Sampah plastik itu hasil pemilahan scrap kertas di pabrik.
Dalam kunjungannya, Dedi didampingi Direkrur Jendral Pengeloaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim Diah Susilowati, Ketua DPRD Mojokerto Ayni Zuroh, Kapolres Mojokerto AKBP Feby Dapot Parlindungan, serta Bupati Mojokerto Pungkasiadi.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, campuran sampah plastik menjadi masalah utama dalam impor scrap kertas dan plastik. Menurut dia, campuran sampah plastik mencapai 20-40 persen dari scrap yang diimpor ke Indonesia.
Sementara masyarakat seperti di Desa Bangun tidak mampu mengelola sepenuhnya sampah plastik impor. Keberadaan sampah plastik justru mencemari lingkungan di sekitarnya.
"Tidak bisa semuanya dikelola masyarakat. Seperti tumpukan di belakang ini. Kemudian residunya dibuang ke sungai. Itu menjadi problem pencemaran lingkungan," kata Dedi kepada wartawan sembari menunjukkan gunungan sampah plastik impor di Desa Bangun, Sabtu (1/2/2020).
Oleh sebab itu, lanjut Dedi, pemerintah Indonesia harus menghentikan impor scrap kertas dan plastik yang bercampur sampah plastik. Menurut dia, keran impor bisa dibuka senyampang scrap kertas dan plastik yang diimpor bersih dari sampah plastik maupun limbah lainnya.
"Karena problem yang ditimbulkan terlalu luas bagi masyarakat, terutama bagi kesehatan masyarakat. Kan kita tidak ingin ikannya menjadi ikan plastik, airnya menjadi air plastik. Pertimbangan ekonomi penting, tapi pertimbangan lingkungan jauh lebih penting," tegasnya.
Penghentian impor scrap kertas dan plastik tentunya membuat industri kertas dan plastik di dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku. Dedi menyebut kebutuhan industri kertas terhadap scrap kertas mencapai 6-6,5 ton per tahun.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata Dedi, Komisi IV DPR RI telah membuat koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melalui kerjasama kedua kementerian tersebut diharapkan pengolahan sampah domestik bisa menyuplai kebutuhan bahan baku scrap kertas dan plastik untuk industri.
"Saya pikir dari kita di Jawa saja sudah melimpah, tidak usah lagi impor. Bikin MoU antara KLHK dengan Kementerian Desa minimal di Jawa, bahwa sampah domestik dikelola mulai tingkat RT. Sampah-sampah lalu dikumpulkan di setiap daerah dikirim ke industri-industri yang membutuhkan," terangnya.
Hanya saja Dedi tidak menjelaskan potensi scrap kertas dan plastik dari sampah domestik yang bisa dikirim ke industri. Dia hanya menyebut banyak TPA di Indonesia yang kuwalahan menampung sampah domestik.
"Sampah domestik saja kita sudah susah menampungnya, TPA-TPA (Tempat Pembuangan Akhir) itu penuh lo," ungkapnya.
Direkrur Jendral Pengeloaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyambut baik sikap Komisi IV DPR RI yang mendukung penghentian impor scrap kertas dan plastik yang terkontaminasi sampah plastik.
Pasalnya, residu dari pengolahan sampah plastik oleh masyarakat seperti di Desa Bangun berpotensi besar mencemari lingkungan. Sampah impor selama ini berasal dari Australia, Amerika dan beberapa negara di Eropa.
"Kalau memasak tahu pakai sampah plastik berkontribusi dalam pencemaran udara. Dan juga takutnya kalau seperti ini (sampah plastik dibiarkan menggunung di Desa Bangun) akan lari ke sungai dan mencemari sungai. Dari sisi keindahan juga tidak layak ditaruh di sekitar rumah penduduk," tandasnya.
Simak Video "Malaysia Tutup Pintu Impor Sampah Plastik"
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Setop Impor Sampah, Pemerintah Diminta Optimalkan Pengolahan Sampah Domestik - Detiknews"
Post a Comment