Problema Masih Sampah Menjerat Kita - Serambi Indonesia

Sampah terus menjadi problema. Itulah kekinian nyaris di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Pemerintah setempat seperti dibuat mati kutu dengan yang namanya sampah. Kadang semua sudah diatur, termasuk dengan pola manajer distrik sekalipun, tapi sampah tetap saja ‘menggempur’kita.

Sebuah kabar datang dari Aceh Timur, sampah yang menumpuk di Kota Idi, ibukota Kabupaten Aceh Timur, membuat Bupati Aceh Timur, H Hasballah bin HM Thaib atau Rocky naik ‘tensi’. Orang nomor satu di Aceh Timur itu bersama jajarannya langsung mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Timur.

Aceh Timur yang dulunya beribukota Langsa--sebelum dimekarkan--dan kini pindah ke Idi, adalah satu dari sekian banyak kota di Aceh yang terjerat dengan problema sampah. Kondisi senada hampir terjadi pada semua kabupaten kota di Aceh.

Ironisnya, ploting anggaran untuk sektor itu juga bukan sedikit. Kondisi masyarakat yang cuek, armada yang kurang, serta tenaga lapangan yang banyak bekerja setengah hati--walau bayarannya penuh--menjadi pernik pernik dari gagalnya manajemen persampahan di Aceh.

Situasi yang nyaris senada terjadi di Aceh Besar, ketika bentang wilayah yang luas membuat kendali kebersihan menjadi lemah. Sudah bukan rahasia lagi jika sampah menumpuk pada beberapa sisi jalan dan abutment jembatan di seputaran Aceh Besar.

Bahkan suatu saat sebuah titik di sisi jalan nasional di kawasan Ajun Jeumpet, Kecamatan Peukanbada, Aceh Besar, menjadi TPS (tempat pembuangan sementara) sampah. Bahkan nyaris menjadi tempat pembungan akhir (TPA), karena sampah menggunung ibarat lokasi tetap.

Kini lokasi itu tetap menjadi lokasi pembuangan sampah walau kondisi nya sudah lebih terurus secara rutin. Karena gerah dengan sampah, warga beberapa gampong di Aceh Besar membuat pengumuman ‘perang sampah’. Karena sampah yang dibuang di gampong mereka adalah produk orang luar, seperti di sepanjang jalan rel kereta api Lambaro, jalan elak Soekarno Hatta, hingga kawasan pinggiran di Peukanbada, Aceh Besar.

Ini adalah bukti ketidakmampuan pemerintah setempat mengelola sampah, karena sebaran wilayah yang luas serta sulitnya mencari titik TPA yang terjangkau dari manapun. Sementara dana yang digelontorkan juga tidak sedikit untuk mengelola sampah di Aceh Besar.
Lain halnya dengan Kota Banda Aceh, setelah bertahun tahun sukses mempertahankan Piala Adipura sebagai supremasi tertinggi untuk kebersihan kota, akhirnya untuk pertamakalinya, Banda Aceh tercoret dari daftar penerima Adipura. Inilah bukti yang tak terbantahkan tentang melemahnya pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh.

Sudah bukan rahasia lagi, jika Banda Aceh kini memang tak seberseri seperti dulu lagi. Bisa jadi ini adalah potret dari melemahnya rantai koordinasi dan pengawasan manajemen sampah di Kota Gemilang dalam setahun terakhir.
Padahal dari sisi peralatan, armada, personil, untuk Banda Aceh rasanya tak kurang. Hanya saja dari sisi lokasi TPA yang masih butuh koordinasi yang lebih intens dengan Aceh Besar.

Menyimak dari problema di atas, sudah selayaknya Pemerintah Aceh turun tangan, dengan melakukan pembinaan dan pembenahan. Termasuk dengan mengalokasikan dana lebih besar untuk persampahan di Aceh, seperti dana Otsus misalnya. Bagaimanapun, Pemerintah Aceh tak bisa lepas tangan dengan kondisi dimaksud.

Sementara para pimpinan daerah kabupaten/kota, hendaknya secara rutin melakukan pertemuan dengan seluruh jajaran pengelola/petugas sampah, hingga mengetahui persoalan lapangan yang sebenarnya. Bukan hanya mendengar laporan ABS (asal bapak senang) dari staf kantoran, hingga soal sampah tetap menjadi momok.

Kalau model laporan ABS tetap jadi andalan, berpuluhkalipun dilakukan langkah evaluasi kinerja, akan sia-sia.

Let's block ads! (Why?)